Reses anggota DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan di Balumbang Jaya
INTELMEDIA– Bertempat di Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dihadiri warga masyarakat serta Ketua RT dan RW dan Sekretaris Kelurahan, anggota Komisi III DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan menggelar reses, pada Jumat (11/9/2026).
Ence Setiawan merupakan mantan Ketua Komisi IV yang kini di Komisi III DPRD Kota Bogor membidangi pembangunan, pekerjaan umum, perumahan, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana.
Mengawali jaring aspirasi, Ence Setiawan menyampaikan, pelaksanaan kegiatan reses bertujuan untuk menyerap aspirasi, termasuk keluhan masyarakat.
“Reses itu momentum masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan hingga permasalahan-permasalahan kepada para wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) terkait,” kata Legislator Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan.
Dalam kegiatan reses lanjut Ence, selain menerima aspirasi hingga keluhan masyarakat, nantinya anggota DPRD Kota Bogor yang melakukan reses pun menyampaikan laporan apa yang sudah dikerjakan. Kemudian, dalam reses pun anggota DPRD Kota Bogor akan memantau dan mengevaluasi realisasi pembangunan pemerintah di Dapil masing-masing.
“Reses tidak hanya menyerap aspirasi, keluhan masyarakat. Tapi, evaluasi, pemantauan pembangunan pemerintah di Dapil. Reses juga bertujuan untuk membangun kepercayaan konstituen di Dapil,” katanya.
Saat gelaran reses Ence Setiawan, sejumlah permasalahan dikemukakan warga mulai dari pengelolaan infrastruktur, layanan lingkungan sampah yang tinggi akibat pertambahan penduduk, serta kendala operasional pembuangan akhir dan kebakaran di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga yang kini sudah bisa ditangulangi.
Selain itu, warga juga mengadukan soal desil yang dinilai semrawut sehingga berdampak ketidakakuratan data pengelompokan kesejahteraan rumah tangga (desil 1 hingga 10) oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dan, kebijakan terbaru, penetapan desil-desil ini juga diwacanakan untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi desil 9-10 (golongan masyarakat yang dianggap mampu). Data ini juga yang nantinya akan digunakan untuk menentukan penerima berbagai program pemerintah, terutama bantuan sosial (bansos).
Menanggapi hal itu, Ence Setiawan menyampaikan, saat ini sedang dilakukan penataan oleh pihak Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dan, yang saya ketahui, Kemensos dan BPS tengah melakukan perbaikan. Diketahui, data desil yang salah bisa langsung ke kelurahan setempat. Lalu, sampaikan kepada petugas ingin mengajukan pemutakhiran data DTSEN dengan membawa dokumen pendukung seperti KTP dan Kartu Keluarga,” ucapnya.
Ence juga sampaikan, Pemkot Bogor belum lama ini mendapatkan penghargaan dalam implementasi Program 3 Juta Rumah membawa manfaat langsung bagi masyarakat.
“Pemerintah pusat mengalokasikan bantuan sekitar Rp6 miliar untuk memperbaiki 300 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bogor. Upaya penanganan RTLH di Kota Bogor saat pemerintah pusat mengalokasikan bantuan sekitar Rp6 miliar untuk memperbaiki 300 rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Bogor. Mengutip data Disperumkim, sudah lebih 22 ribu unit rumah yang telah ditangani,” tukasnya
Sementara itu, Sekretaris Kelurahan Balumbang Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Obby juga menyampaikan pencerahan terkait desil. Dia berujar, data desil dipakai untuk menentukan sasaran program bantuan sosial pemerintah.
“Pemeriksaan status desil dan bantuan sosial di Kota Bogor dapat dilakukan secara online melalui sistem resmi Solid Dinsos Kota Bogor atau lewat Cek Bansos Kemensos. Dan, jika data desil tidak sesuai dengan kondisi asli di lapangan, warga bisa melaporkannya melalui kelurahan, kecamatan, atau Dinas Sosial setempat untuk dilakukan validasi ulang,” ucap Obby.
Terkait rumah tidak layak huni (RTLH), Obby juga menuturkan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menyalurkan bantuan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk memperbaiki 300 rumah.
Bantuan tersebut diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi kepada Pemkot Bogor yang dinilai berhasil dalam implementasi program perbaikan hunian melalui program hunian berkelanjutan.
“Sebagaimana yang pernah disampaikan Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, anggaran untuk memperbaiki 300 unit rumah dengan nilai bantuan kurang lebih Rp20 juta per rumah,”pungkas Obby. (Nesto)
