INTELMEDIA – Penutupan aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor tak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi, tetapi mulai menekan kemampuan keuangan daerah. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bogor diperkirakan kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp150 miliar dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Angka tersebut muncul dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bogor. Berkurangnya penerimaan dari sektor pertambangan membuat Pemkab Bogor harus kembali menghitung kemampuan fiskal untuk membiayai program-program yang sebelumnya telah direncanakan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan potensi penerimaan dari pajak MBLB selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, setelah aktivitas tambang ditutup, penerimaan tersebut tidak lagi bisa diandalkan seperti sebelumnya.
“Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ternyata di anggaran perubahan ini kita ada kekurangan pendapatan sekitar Rp150-an miliar dari pajak MBLB yang setiap tahun harusnya kita dapat,” kata Sastra, Senin (14/9/2026).
Menurut Sastra, kondisi itu menjadi persoalan serius dalam penyusunan APBD Perubahan. DPRD bersama pemerintah daerah kini harus mencari cara agar berkurangnya pendapatan tidak mengganggu keberlangsungan program prioritas.
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah yang masih memungkinkan untuk digali.
Jika upaya tersebut belum mampu menutup kekurangan pendapatan, DPRD membuka kemungkinan adanya penyesuaian terhadap sejumlah program yang telah direncanakan.
“Pertama, kita maksimalkan pendapatan. Kedua, mau tidak mau program-program yang tadi sudah disusun, karena pendapatan kita berkurang, nanti mungkin kita tunda di 2027,” ujarnya.
Namun, Sastra memastikan belum ada keputusan mengenai program apa saja yang akan ditunda. Seluruhnya masih akan dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Pembahasan APBD Perubahan akan dilakukan secara bertahap. DPRD akan terlebih dahulu membahasnya melalui komisi-komisi, sebelum kemudian dibawa ke tingkat Badan Anggaran.
“Mulai besok kita bahas di tingkat komisi, minggu depan di tingkat Badan Anggaran. Nanti kita akan hitung kekurangannya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” jelas Sastra.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Diprioritaskan
Di tengah tekanan terhadap pendapatan daerah akibat berkurangnya penerimaan pajak MBLB, DPRD Kabupaten Bogor memastikan sektor pelayanan dasar masyarakat tidak menjadi sasaran utama penundaan anggaran.
Sastra secara tegas menyebut program pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.
“Kalau kesehatan, pendidikan, nggak,” tegasnya.
Artinya, penyesuaian anggaran nantinya lebih diarahkan pada program-program lain yang masih memungkinkan untuk digeser atau ditunda tanpa mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
Sastra menegaskan, berkurangnya pendapatan tersebut merupakan konsekuensi yang harus dihadapi Pemkab Bogor setelah aktivitas pertambangan ditutup.
“Karena tambangnya ditutup, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
Kini, besaran pasti kekurangan pendapatan serta program yang berpotensi disesuaikan masih menunggu hasil pembahasan DPRD bersama Pemkab Bogor dalam APBD Perubahan.
Tambang Tutup, Rp150 Miliar Pajak MBLB Bogor Terancam Hilang
INTELMEDIA – Penutupan aktivitas pertambangan di Kabupaten Bogor tak hanya berdampak pada kegiatan ekonomi, tetapi mulai menekan kemampuan keuangan daerah. Tahun ini, Pemerintah Kabupaten Bogor diperkirakan kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp150 miliar dari pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Angka tersebut muncul dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Bogor. Berkurangnya penerimaan dari sektor pertambangan membuat Pemkab Bogor harus kembali menghitung kemampuan fiskal untuk membiayai program-program yang sebelumnya telah direncanakan.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, mengatakan potensi penerimaan dari pajak MBLB selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Namun, setelah aktivitas tambang ditutup, penerimaan tersebut tidak lagi bisa diandalkan seperti sebelumnya.
“Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ternyata di anggaran perubahan ini kita ada kekurangan pendapatan sekitar Rp150-an miliar dari pajak MBLB yang setiap tahun harusnya kita dapat,” kata Sastra, Senin (14/9/2026).
Menurut Sastra, kondisi itu menjadi persoalan serius dalam penyusunan APBD Perubahan. DPRD bersama pemerintah daerah kini harus mencari cara agar berkurangnya pendapatan tidak mengganggu keberlangsungan program prioritas.
Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan daerah yang masih memungkinkan untuk digali.
Jika upaya tersebut belum mampu menutup kekurangan pendapatan, DPRD membuka kemungkinan adanya penyesuaian terhadap sejumlah program yang telah direncanakan.
“Pertama, kita maksimalkan pendapatan. Kedua, mau tidak mau program-program yang tadi sudah disusun, karena pendapatan kita berkurang, nanti mungkin kita tunda di 2027,” ujarnya.
Namun, Sastra memastikan belum ada keputusan mengenai program apa saja yang akan ditunda. Seluruhnya masih akan dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah.
Pembahasan APBD Perubahan akan dilakukan secara bertahap. DPRD akan terlebih dahulu membahasnya melalui komisi-komisi, sebelum kemudian dibawa ke tingkat Badan Anggaran.
“Mulai besok kita bahas di tingkat komisi, minggu depan di tingkat Badan Anggaran. Nanti kita akan hitung kekurangannya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” jelas Sastra.
Pendidikan dan Kesehatan Tetap Diprioritaskan
Di tengah tekanan terhadap pendapatan daerah akibat berkurangnya penerimaan pajak MBLB, DPRD Kabupaten Bogor memastikan sektor pelayanan dasar masyarakat tidak menjadi sasaran utama penundaan anggaran.
Sastra secara tegas menyebut program pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.
“Kalau kesehatan, pendidikan, nggak,” tegasnya.
Artinya, penyesuaian anggaran nantinya lebih diarahkan pada program-program lain yang masih memungkinkan untuk digeser atau ditunda tanpa mengganggu pelayanan dasar masyarakat.
Sastra menegaskan, berkurangnya pendapatan tersebut merupakan konsekuensi yang harus dihadapi Pemkab Bogor setelah aktivitas pertambangan ditutup.
“Karena tambangnya ditutup, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
Kini, besaran pasti kekurangan pendapatan serta program yang berpotensi disesuaikan masih menunggu hasil pembahasan DPRD bersama Pemkab Bogor dalam APBD Perubahan.
