INTELMEDIA – Kecelakaan maut yang melibatkan bus Biskita Transpakuan dengan korban perempuan pejalan kaki meninggal dunia pada Senin, (16/11/2026) lalu mengundang keprihatinan Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya.
Pengemudi bus tersebut kini diketahui tengah menjalani pemeriksaan oleh kepolisian.
Melalui rilisnya, Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mendesak Polresta Bogor Kota segera melakukan penyelidikan.
Ia meminta pemeriksaan tidak hanya difokuskan kepada pengemudi, tetapi juga menelusuri kemungkinan tanggung jawab perusahaan dan manajemen yang berkaitan dengan operasional armada.
Beni meminta penyidik mendalami peran Komisaris dan Direktur PT Kodjari serta PLT Direksi Perumda Transportasi Pakuan.
“Jangan hanya sopir yang diperiksa. Kami ingin kepolisian mengusut bagaimana sistem pengawasan kendaraan, standar keselamatan, pemeliharaan armada, hingga tanggung jawab manajemen dalam memastikan keselamatan masyarakat,” kata Beni.
Menurut dia, kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia harus menjadi perhatian serius terhadap sistem keselamatan transportasi publik.
KPP mempertanyakan apakah kendaraan yang terlibat kecelakaan telah memenuhi standar kelayakan jalan, bagaimana riwayat perawatannya, serta apakah prosedur keselamatan ketika bus mendekati dan berhenti di halte telah dijalankan.
Beni menegaskan, pemeriksaan terhadap jajaran perusahaan bukan berarti mereka otomatis bertanggung jawab secara pidana.
Namun, sambungnya, apabila penyidik menemukan bukti adanya kelalaian atau keterlibatan pihak lain, proses hukum harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain mendesak penyelidikan kepolisian, KPP juga meminta Wali Kota Bogor mengevaluasi manajemen Perumda Transportasi Pakuan.
Menurut Beni, pemerintah daerah sebagai pemilik modal harus memastikan pengelolaan transportasi publik berjalan dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan mengutamakan keselamatan pengguna jalan.
“Kami mendesak Wali Kota Bogor tidak tinggal diam. Evaluasi manajemen harus dilakukan. Jangan sampai keselamatan masyarakat baru menjadi perhatian setelah ada korban jiwa,” ujarnya.
KPP Bogor Raya menyampaikan lima tuntutan. Yakni, mengusut tuntas kecelakaan, memeriksa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam operasional armada.
Selanjutnya, melakukan audit kelayakan dan pemeliharaan kendaraan, mengevaluasi manajemen Perumda Transportasi Pakuan, serta membuka perkembangan penanganan perkara kepada publik.
Beni menyatakan KPP Bogor Raya akan terus mengawal kasus tersebut dan meminta seluruh pihak memberikan penjelasan mengenai sistem keselamatan operasional Biskita Transpakuan.
“Seorang perempuan telah kehilangan nyawanya. Jangan sampai pertanggungjawaban hanya berhenti pada pengemudi apabila ternyata ada persoalan lain dalam sistem pengelolaan dan pengawasan kendaraan,” tuntas Beni. (Dodo)
