INTELMEDIA – DPC PDI Perjuangan Kota Bogor menggelar ‘30 Tahun, Renungan Kudatuli’ untuk mengenang peristiwa penyerbuan Kantor DPP PDI yang dipimpin Megawati Soekarnoputri pada 27 Juli 1996 yang dilakukan massa PDI Suryadi yang didukung Pemerintah Orde Baru, pada Minggu (26/7/2026).
Bertempat di Kantor DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Jalan Ahmad Yani II, Nomor 4, Tanah Sareal, kegiatan ini dihadiri para pengurus DPC, PAC, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor, serta badan dan sayap partai.
Selain itu, juga menghadirkan mantan Wakil Bupati Bogor yang juga mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor, Karyawan Faturahman selaku saksi mata. Acara tersebut juga diisi dengan pemutaran film dokumenter penyerangan kantor DPP PDI Pro Mega di Jalan Diponegoro, Jakarta.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bogor yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata dalam sambutannya mengatakan, peristiwa 27 Juli merupakan bentuk pelanggaran HAM.
“Kudatuli merupakan akronim dari kerusuhan dua puluh tujuh Juli yang mengakibatkan 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang dalam peristiwa itu. Demikian menurut data resmi yang dihimpun,” kata Dadang.
Dia melanjutkan, peristiwa yang menodai demokrasi dan HAM tersebut disinyalir ada keganjilan terkait apa penyebab utama dari kerusuhan tersebut. Dadang mengutip catatan Komnas HAM, sehari setelah terjadinya peristiwa kudatuli, yang dipimpin Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa, melalui investigasinya ditemukan indikasi pelanggaran hak azasi berat.
“Peringatan 30 tahun ini jadi pengingat bahwa nasib sejumlah korban masih belum diketahui dan proses hukum belum memberi penyelesaian menyeluruh. Serta, telah terjadi kekerasan politik dalam kehidupan demokrasi Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu, Karyawan Faturahman atau akrab dipanggil Karfat menyampaikan kesaksiannya, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor saat pra Kudatuli hadir di Kantor PDI Pro Megawati di Jalan Diponegoro. Ia juga menyebut beberapa nama pejuang partai yang turut serta diantaranya mendiang M Sahid, Lismo Handoko, Jefri Ricardo, Lukman Kosasih, Toga Hutabarat, Triono dan lainnya.
“Dulu kami menggunakan kereta, ikut mimbar bebas di DPP PDI Pro Mega di Jalan Diponegoro, bahkan menginap karena sepekan sebelumnya sudah santer akan terjadi penyerbuan oleh massa PDI Suryadi,” ucap Karfat saat sampaikan kesaksiannya dipandu moderator Waket DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Eko Okta.
Ia juga menceritakan dugaan keterlibatan ABRI yang saat itu disinyalir menjalan printah penguasa Orde Baru, Soeharto pada tragedi Kudatuli di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat.
“Pada masa Orde Baru, rezim pemerintah bersama aparat militer melakukan intervensi politik untuk melengserkan Megawati Soekarnoputri dari kursi Ketua Umum PDI dan menggantinya dengan Soerjadi,” imbuh Karfat.
Dia melanjutkan, pejabat tinggi ABRI melalui Pangab ABRI Jendral Feisal Tanjung dan Kassospol saat itu, Letjen Syarwan Hamid, secara terbuka memberikan pengakuan resmi terhadap kepemimpinan Soerjadi hasil Kongres Medan.
“Dampaknya, memicu konflik internal partai. Bentrokan terjadi massa PDI Pro Mega dimulai dari peristiwa Gambir hingga Kudatuli yang meluas melibatkan masyarakat. Para pendukung Megawati akhirnya melakukan perlawanan mempertahankan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro berjaga siang dan malam,” tukas Karfat.
“Di lokasi itu juga digelar Mimbar Demokrasi yang diikuti kader PDI, aktivis, mahasiswa, dan masyarakat, sebagai bentuk penolakan terhadap campur tangan pemerintah dalam konflik internal PDI,” paparnya.
Pada kesempatan itu, Waket DPC PDI Perjuangan Kota Bogor, Eko Okta yang kala itu juga hadir pra meletusnya tragedi berdarah 28 Juli 1996 di DPP PDI Pro Megawati di Jalan Diponegoro, Jakarta, menandaskan, Kudatuli merupakan De-Soekarnoisasi di era Soeharto untuk menekan pengaruh Presiden Soekarno, yang berpuncak pada Peristiwa Kudatuli.
“Megawati selaku putri Soekarno dianggap menjadi ancaman penuasa Orba, Soeharto dan dilakukan upaya melumpuhkan Megawati Soekarnoputri di PDI. Hal itu terlihat saat Kongres Medan pada Juni 1996, Rezim Orde Baru merestui kongres tandingan yang melengserkan Megawati Soekarnoputri dan memenangkan Soerjadi,” ujarnya.
Dampaknya, lanjut Eko, kemarahan rakyat membuncah.
“Diawali dengan pemboikotan pemilu pada 1997 oleh PDI Pro Mega dan mengalihkan suara ke PPP. Kemudian, pada 1998, terbidani Reformasi karena sebab akibat kemarahan rakyat, dan Soeharto akhirnya lengser. Artinya, Kudatuli juga merupakan pengawal lahirnya Reformasi pada 1998,” tuntasnya.
Berikut kronologi jelang peristiwa Kudatuli
4 Juni 1996
Enam belas pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, dimotori Fatimah Achmad, S.H.–yang lalu disebut Kelompok 16–membentuk panitia Kongres PDI. Mereka menggugat musyawarah nasional yang memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Kelompok ini didukung pemerintah dan ABRI.
5 Juni 1996
Kelompok 16 memutuskan menyelenggarakan kongres di Medan. Kelompok Megawati menolak.
19 Juni 1996
Ribuan warga PDI pro-Mega melakukan long march dari Jalan Thamrin ke kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta. Mimbar demokrasi atau sering disebut mimbar bebas pun dimulai. Mega memecat Kelompok 16.
20 Juni 1996
Menteri Dalam Negeri Yogie S.M. membuka Kongres PDI di Medan, Sumatera Utara, dihadiri Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung. Di Jakarta, massa PDI pro-Mega bentrok dengan aparat keamanan di Gambir.
21 Juni 1996
Megawati menyatakan dirinya tetap sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI periode 1993-1998.
22 Juni 1996
Kongres PDI di Medan memilih Drs. Soerjadi sebagai ketua umum dan sehari kemudian menunjuk Buttu Hutapea sebagai sekretaris jenderal.
15 Juli 1996
Pertemuan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid, Syamsir Siregar (Badan Intelijen ABRI), dan Asisten Sosial Politik ABRI Soewarno Adiwidjojo membahas dan menyetujui pengambilalihan paksa kantor PDI, pengucuran dana Rp 300 juta, dan penyiapan 500 personel dengan tongkat sebagai senjata.
23 Juli 1996
Kolonel Haryanto, Letkol Budi Purnama, Lukman Mokoginta, dan Sahala Sinaga di Cibubur membicarakan rencana penyerbuan kantor PDI. (Kepada penyidik Markas Besar Kepolisian RI, Lukman mengatakan menolak berpartisipasi dan mengundurkan diri dari operasi itu.)
24 Juli 1996
Pertemuan di Komando Daerah Militer Jaya, yang dipimpin Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Brigjen Zacky A. Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, dan Alex Widya Siregar, memutuskan penyer-buan dan pengambil-alihan kantor PDI.
25 Juli 1996
Presiden Soeharto menerima 11 anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI hasil kongres Medan di Bina Graha. Soeharto mengatakan mimbar bebas di Jalan Diponegoro 58 telah disusupi “setan gundul” dan harus dihentikan.
27 Juli 1996 PDI pro-kongres Medan mengambil alih paksa kantor PDI di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat. Bentrokan berdarah pecah. Bentrokan itu meluas menjadi kerusuhan di sebagian Jakarta. (Nesto/ video : Yudit)
