INTELMEDIA – Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya mendesak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan transportasi publik Biskita Trans Pakuan menyusul kecelakaan yang menewaskan seorang perempuan pejalan kaki di Jalan Raya KS Tubun, Bogor Utara, Senin (16/11/2026).
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, meminta pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada penanganan kecelakaan, tetapi juga mengevaluasi sistem pengawasan dan manajemen operasional transportasi publik.
Menurut Beni, peristiwa yang merenggut nyawa pejalan kaki tersebut harus menjadi momentum untuk memeriksa penerapan standar keselamatan, kompetensi pengemudi, kelayakan armada, dan sistem pengawasan operasional Biskita Trans Pakuan.
“Kami mendesak Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor melakukan evaluasi serius terhadap manajemen PDJT. Jika ditemukan kegagalan pengawasan atau kelalaian manajerial, harus ada pertanggungjawaban, termasuk evaluasi dan pencopotan Plt Direktur Utama PDJT sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Beni melalui rilisnya, Selasa (17/11/2026)
Soroti Anggaran Pendampingan Rp2,44 Miliar
Selain persoalan kecelakaan, KPP Bogor Raya turut menyoroti paket pengadaan jasa konsultansi pada Dinas Perhubungan Kota Bogor bernama Pendampingan Manajemen Pengelola Angkutan Umum Massal.
Berdasarkan data paket pengadaan yang diperoleh KPP Bogor Raya, pekerjaan tersebut memiliki kode RUP 62160432 dengan nilai pagu sebesar Rp2.441.765.800.
Paket tersebut tercatat memiliki volume satu paket dan jadwal pelaksanaan Januari hingga Desember 2026.
Beni mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran tersebut, terutama terkait hasil nyata pendampingan terhadap peningkatan kualitas pengelolaan angkutan umum massal dan keselamatan pengguna jalan.
“Kami ingin mengetahui apa hasil konkret pendampingan manajemen dengan anggaran Rp2,44 miliar tersebut. Apa indikator keberhasilannya? Bagaimana dampaknya terhadap sistem pengawasan dan keselamatan Biskita Trans Pakuan? Ini harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” ujarnya.
KPP Bogor Raya meminta Dinas Perhubungan membuka informasi mengenai penyedia jasa, ruang lingkup pekerjaan, dokumen kontrak, realisasi pembayaran, serta laporan hasil pekerjaan.
KPP juga mendesak pemeriksaan terhadap kontrak tersebut. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur, ketidaksesuaian pekerjaan, atau penyimpangan yang memiliki dasar hukum, KPP meminta dilakukan pembatalan kontrak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Minta Wali Kota Turun Tangan
KPP Bogor Raya juga meminta Wali Kota Bogor turun tangan mengevaluasi tata kelola transportasi publik, termasuk hubungan pengawasan antara Dishub Kota Bogor dan manajemen PDJT.
Beni menegaskan, pihaknya tidak ingin tragedi kecelakaan yang menelan korban jiwa hanya berakhir dengan penanganan administratif tanpa evaluasi menyeluruh.
“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai anggaran miliaran rupiah dialokasikan untuk pendampingan manajemen, tetapi persoalan keselamatan dan pengawasan transportasi publik masih menjadi pertanyaan,” kata Beni.
KPP Bogor Raya menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta hasil investigasi kecelakaan serta evaluasi pengelolaan Biskita Trans Pakuan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. (*)
