Sidak Komisi 4 DPRD Kota Bogor, foto Ist
INTELMEDIA– Ketua Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya, Beni Sitepu, menilai kinerja Komisi IV DPRD Kota Bogor yang membidangi kesejahteraan rakyat (kesra), meliputi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga jauh dari sebutan memuaskan. Hal itu didasari belum ada belum terlihat kemajuan memuaskan di sektor kesehatan dan pendidikan.
“Berdasarkan data yang dihimpun, sekitar 25.400 jiwa peserta BPJS PBI di Kota Bogor masih berstatus nonaktif. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, terutama bagi kelompok rentan,” kata Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, pada Kamis (2/4/2026).
Di sisi lain, sambungnya, persoalan ijazah yang masih ditahan di sejumlah sekolah juga belum sepenuhnya terselesaikan. Hal itu dinilai berdampak langsung terhadap masa depan siswa, khususnya dalam melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
“Dua persoalan ini merupakan bagian dari bidang yang menjadi tanggung jawab Komisi IV DPRD Kota Bogor. Namun hingga saat ini, kami belum melihat adanya solusi komprehensif yang benar-benar menyentuh akar masalah,” ujar Beni.
Beni menilai, perhatian Komisi IV justru terfokus pada kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat saat ini. Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD seharusnya dijalankan secara proporsional dan berbasis pada urgensi persoalan publik, khususnya yang berkaitan langsung dengan hak dasar masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan.
“Kami mendorong agar Komisi IV dapat mengoptimalkan perannya dengan memprioritaskan penyelesaian persoalan BPJS PBI nonaktif serta memastikan tidak ada lagi ijazah siswa yang tertahan,” ujarnya.
KPP Bogor Raya juga meminta adanya transparansi dan koordinasi lintas perangkat daerah untuk mempercepat penyelesaian kedua persoalan tersebut, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran negara secara nyata. Ia menambahkan, evaluasi terhadap kinerja dan prioritas kerja Komisi IV DPRD Kota Bogor perlu dilakukan guna memastikan fungsi representasi dan pengawasan berjalan sesuai dengan kepentingan publik.
“Diperlukan langkah terukur, terintegrasi, dan berkelanjutan agar persoalan ini tidak berlarut-larut,” kata Beni. (Dodo)
