INTELMEDIA — Candra Kusuma, Anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil II dari Fraksi Demokrat, hadir dalam reses Anggota DPRD Masa Sidang II (Dua) Tahun 2025–2026 di Kampung Sindanglengo, Desa Klapanunggal, Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor, Rabu (11/2/2026).
Reses menjadi ruang terbuka bagi warga menyampaikan keluhan langsung. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua RT 05 Emat Bin Aji, Ketua RW 04 Emus, Kadus 2 Ukar, Perwakilan Ranting Demokrat Desa Klapanunggal Dadang, serta sejumlah tokoh masyarakat Kampung Sindanglengo.
Keluhan datang dari kalangan ibu-ibu pelaku usaha rumahan. Mereka mempertanyakan minimnya bantuan UMKM, kondisi jalan lingkungan, serta program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) yang dinilai belum merata.
“Banyak yang belum kebagian. Padahal kami sudah ajukan. Usaha kecil kami butuh dorongan modal,” ujar salah satu warga. .
Warga menyadari Pemerintah Desa Klapanunggal di bawah kepemimpinan Kades Ade Edang Saripudin (Kades Gonon) telah menjalankan sejumlah program. Namun mereka juga memahami kondisi anggaran desa saat ini mengalami pemangkasan, sehingga banyak program harus diprioritaskan.
“Program ada, tapi anggaran dipangkas. Akhirnya tidak semua bisa tercover,” kata salah satu tokoh masyarakat setempat. Di tengah keterbatasan itu, warga berharap suara mereka bisa diteruskan ke tingkat Kabupaten.
Selain UMKM, kondisi jalan setapak dan gang sempit yang hanya bisa dilalui kendaraan roda dua juga menjadi perhatian. Saat hujan, akses menjadi licin dan sulit dilalui. Warga menyebut kondisi tersebut sudah lama dikeluhkan.
Masalah ini menjadi simbol kebutuhan dasar yang belum tersentuh optimal di tengah geliat pembangunan wilayah ini.
Menanggapi aspirasi tersebut, Candra Kusuma menyatakan komitmennya untuk membawa keluhan warga ke forum resmi DPRD Kabupaten Bogor.
Tak hanya itu, ia juga menawarkan solusi langsung berupa bantuan modal UMKM sebesar Rp 5 juta bagi pelaku usaha di Kampung Sindanglengo dengan skema bergulir.
Dana tersebut diberikan sebagai stimulus usaha. Namun setelah usaha berjalan dan menghasilkan keuntungan, dana akan dikembalikan secara bertahap—bisa dicicil dalam dua hingga tiga tahun—untuk kemudian diputar kembali membantu pelaku usaha lain.
“Ini bukan bantuan habis pakai. Ini dana bergulir agar manfaatnya bisa dirasakan banyak warga,” ujar Candra di hadapan peserta reses.
Skema tersebut disambut antusias warga, terutama ibu-ibu pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal.
Reses di Sindanglengo kali ini memperlihatkan wajah lain dari pembangunan: kebutuhan dasar yang masih diperjuangkan di tingkat Desa. Di tengah keterbatasan Anggaran Desa, warga menggantungkan harapan pada wakil rakyat agar suara mereka tidak berhenti di forum pertemuan.
Bagi warga Sindanglengo, reses bukan sekadar agenda tahunan. Ia adalah momen ketika mereka bisa berbicara langsung—tentang usaha kecil yang ingin berkembang, tentang jalan yang ingin aman dilalui, dan tentang rumah yang ingin lebih layak dihuni.
Kini, harapan itu dibawa menuju ruang rapat DPRD Kabupaten Bogor. Warga menunggu: apakah suara dari tenda biru sederhana di Sindanglengo benar-benar akan terdengar hingga meja kebijakan? (MabesNews)
