Ketua MRB, Jamal Nasir
INTELMEDIA – Memasuki tahun 2026 ini, Ketua LSM Mitra Rakyat Bersatu (MRB), Jamal Nasir memprediksi masih belum terlihat kemajuan berarti di bidang pendidikan. Ada banyak hal yang akan terjadi pengulangan cerita kualitas pendidikan di Indonesia termasuk di Bogor dan sekitarnya yakni mulai keterbatasan infrastruktur sekolah negeri, beban biaya siswa tak mampu bersekolah di swasta, hingga tenaga pendidik yang masih berpenghasilan rendah.
Padahal, kualitas pendidikan menjadi penentu kemajuan bangsa dan negara. Penuturan Ketua LSM MRB, kualitas pendidikan di Indonesia boleh dibilang belum memuaskan. Merujuk survei yang dilakukan oleh US. News, Indonesia masih menempati peringkat keempat sebagai negara dengan penduduk paling terdidik di kawasan ASEAN.
“Posisi Indonesia terkait pendidikan masih dibawah Singapura, Malaysia, Filiphina, survei US News,” kata Ketua LSM MRB, Jamal Nasir kepada Aartreya, Jumay (2/1/2026).
Skor Indonesia merujuk US News, terbilang masih sangat rendah, yaitu 5,5 dari 100 poin. Angka tersebut mengantarkan Indonesia di urutan ke-63 dari 89 negara secara keseluruhan. Sementara, merujuk Indeks Kualitas Pendidikan Global (UNESCO) 2024, Indonesia menempati peringkat 72 dari 140 negara.
“World Population Review 2025, masih di posisi peringkat 67 dunia, peringkat 4 Asia Tenggara (setelah Singapura, Malaysia, Thailand). Sedangkan, data Tingkat Pendidikan (2025), Indonesia berada di posisi 40 dari 45 negara dalam hal persentase penduduk usia kerja dengan gelar universitas (hanya 22,1%),” tukasnya.
Salah satu yang menjadi indicator negara maju, sambung pria yang juga seorang advokat ini, indikatornya perbaikan mutu SDM nasional pada sistem pendidikan yang kuat dan inklusif. Juga, strategi pemerataan pendidikan harus menyasar seluruh kalangan, tanpa memandang latar belakang sosial.
“Yang terjadi di Indonesia, pendidikan masih jadi barang mahal. Padahal, setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan, yang ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; negara menjamin hak ini melalui penyelenggaraan sistem pendidikan nasional,” ucapnya.
“Fakta menerangkan, banyak cerita di banyak daerah, siswa tak mampu di sekolah swasta ijazahnya ditahan karena tak mampu bayar. Di Kota Bogor, memang ada program bantuan penebusan ijazah siswa tak mampu. Hanya, yang berhak mengajukan anggota dewan. Nah, program ini kan jadi kebijakan politis akhirnya,” ujar Jamal.
Semestinya siapapun warga nengara, memiliki hak yang sama bisa ajukan penebusan ijazah dan bukan hanya anggota dewan saja yang diberi keistimewaan.
“Negara kan memiliki kewajiban membiayai pendidikan dasar, dan alokasi anggaran minimal 20% dari APBN/APBD, sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas hidup manus. Nah, ini penggunaannya bagaimana?,” sentil Ketua MRB.
Menurutnya, ketimpangan kualitas guru Indonesia dan sarana prasarana sekolah harus menjadi prioritas dalam reforma pendidikan.
“Gaji guru di Indonesia masih relatif rendah secara global. Data resmi menunjukan, di posisi bawah bahkan di antara negara-negara ASEAN, dan jauh di bawah negara maju seperti Luksemburg atau AS. Survei menunjukkan sebagian guru di Indonesia bergaji di bawah UMK, jauh dari rata-rata gaji guru di negara-negara dengan pendapatan tinggi yang mencapai ratusan juta rupiah per tahun,” ucapnya.
Kata Jamal, mengutip dari berbagai sumber, gaji guru di Singapura sebagai salah satu negara dengan gaji guru tertinggi di ASEAN. Untuk guru pemula, gaji di Singapura berkisar antara SGD3,500 hingga SGD6,000 atau sekitar Rp51 juta per bulan, tergantung pada level pendidikan dan jabatan.
Gaji bulanan untuk guru sekolah dasar dan menengah berkisar antara RM2,000 hingga RM5,000 atau sekitar Rp7,7 juta hingga Rp17,5 juta. Sementara, gaji guru di Thailand berkisar antara THB15,000 hingga THB40,000 atau sekitar Rp14 juta per bulan, tergantung pada pengalaman dan tingkat pendidikan. Bahkan, guru di Thailand menerima tunjangan perumahan, serta tunjangan pensiun setelah pensiun dari profesi.
Sedangkan di Vietnam, gaji guru sekolah dasar dan menengah berkisar antara VND5 juta hingga VND12 juta atau sekitar Rp3,3 juta hingga Rp8 juta per bulan. Timor Leste memiliki gaji guru yang berkisar antara USD150 hingga USD250 atau sekitar Rp2,3 juta hingga Rp3,8 juta per bulan.
“Nah, di Indonesia, untuk golongan I, gaji pokoknya mulai dari Rp1,6 juta sampai Rp2,9 juta, Adapun gaji PPPK diatur dalam peraturan terbaru dan gaji pokoknya beda-beda tergantung golongan. Sementara, guru honorer, di bawah UMR, dengan rencana kenaikan insentif menjadi Rp400.000 pada 2026 ini,” tukasnya.
Pendidikan, sebutnya, merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa.
“Namun, di Indonesia, kualitas pendidikan masih menjadi tantangan besar, salah satu faktor kunci. Minimnya, gaji guru, terutama guru honorer tentunya menurunkan motivasi, profesionalitas, dan waktu persiapan mengajar. Bahkan, membuat banyak guru harus kerja sambilan. Ini PR kualitas pendidikan di Indonesia yang belum terjawab. Bahkan, di 2026 ini,” tuntasya. (Nesto)
