INTELMEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengambil langkah strategis dan inovatif besar untuk mengatasi ancaman defisit anggaran 2026, sekaligus menangani masalah kemiskinan. Bupati Bogor, Rudy Susmanto menegaskan bahwa efisiensi belanja wajib dan integrasi program antar perangkat daerah menjadi kunci, didukung potensi serapan tenaga kerja dari program nasional seperti Makan Bergizi (MBG).
Dalam arahannya, Bupati Bogor menyoroti empat tantangan utama APBD 2026, yang berpotensi membebani anggaran daerah. Hal ini berdampak pada kebijakan pusat dan provinsi, sehingga Pemkab Bogor harus menyusun ulang. Diantaranya, Dana Transfer Pusat dipotong, iuran BPJS yang seharusnya dibantu Provinsi kini hanya sebagian, DAK ditiadakan, dan beban gaji P3K guru kini harus ditanggung APBD.
Untuk menyeimbangkan dampak finansial dan meningkatkan perekonomian masyarakat, fokus utama Rudy Susmanto, mengukur seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengakhiri program “jalan sendiri-sendiri” dan beralih ke model integrasi klaster usaha.
“Berapapun uang yang dikeluarkan, harus bergantung pada bagaimana perekonomian masyarakat bisa bergerak, bukan sekedar menggugurkan kewajiban,” tandasnya.
Bupati Rudy mencontohkan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Perindustrian, dan Dinas Koperasi harus berkoordinasi penuh. Dinas Koperasi mengadakan pelatihan pembuatan sepatu, Dinas Perindustrian menyiapkan mesin dan bahan baku, lalu mengambil peserta dari klaster yang sama. Hasil produk kemudian dibantu distribusinya, bahkan pengajuan menjadi pengadaan seragam sekolah.
“Dengan mewajibkan minimal satu perangkat daerah menyelenggarakan satu klaster pelatihan dan bantuan usaha bagi peserta, diperkirakan ada potensi melahirkan banyak wirausahawan baru di Kabupaten Bogor,” ungkap Rudy.
Lebih lanjut Bupati Rudy mengungkapkan, mekanisme Dapur MBG akan menggerakkan perekonomian lokal secara masif. Ia menargetkan Kabupaten Bogor dapat menjalankan Program Makan Bergizi (MBG) dengan menargetkan 570 dapur yang beroperasi. Program ini dipandang sebagai solusi nyata penanggulangan kemiskinan dan perputaran ekonomi.
“Satu dapur itu bisa mempekerjakan 50 orang, mulai dari tukang masak, tukang membersihkan, hingga tukang cuci. Jika ada 570 dapur, kita akan menciptakan 28.500 lapangan pekerjaan baru,” ungkap Rudy. (Kominfo)
