INTELMEDIA – DPRD Kabupaten Bogor merespons persoalan menumpuknya tunggakan pembayaran kepada penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan proyek infrastruktur daerah. Keterlambatan ini dinilai lemahnya perencanaan anggaran dan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mengakui, sejumlah vendor atau mitra kerja pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan, baik di tahun anggaran 2025 maupun 2024. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi titik balik dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih disiplin dan terencana.
“Betul, tahun ini dan tahun kemarin terdapat beberapa vendor atau mitra pemerintah yang pembayarannya belum terselesaikan. Ini tentu menjadi bahan evaluasi bersama,” ujar Sastra, Kamis (22/1/2026).
Sastra menilai, persoalan tunggakan pembayaran ini berpangkal pada ketidaksesuaian antara ambisi program pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah. Dalam proses penyusunan anggaran, sering kali terjadi kesenjangan antara kebutuhan belanja dan proyeksi pendapatan asli daerah yang realistis.
Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merencanakan program dan kegiatan agar tidak melampaui kapasitas keuangan daerah.
“Ketika merencanakan sesuatu, kita harus benar-benar melihat sumber pendapatan dan ketersediaan anggaran. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.
Lebih jauh, Sastra mengingatkan perlunya pembenahan struktural terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar soal teknis pencairan dana, melainkan mencerminkan kelemahan sistem dan sumber daya manusia dalam tata kelola keuangan.
“Jadi orang-orang yang bertanggung jawab di masalah anggaran juga perlu kita benahi, supaya ke depan tidak terulang lagi,” tegasnya.
Merespons keresahan para vendor yang terdampak, Sastra menyampaikan jaminan dari pimpinan eksekutif daerah bahwa tunggakan akan segera diselesaikan. Bupati Bogor dan Sekretaris Daerah telah memberikan kepastian waktu penyelesaian pembayaran. “Insya Allah akan dibayarkan pada Februari,” tutur Sastra.
Menurut politikus partai Gerindra itu, persoalan tunggakan pembayaran ini akan menjadi catatan penting bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Legislatif akan lebih ketat dalam memantau pelaksanaan anggaran dan memastikan tidak ada lagi program yang dijalankan tanpa perhitungan matang atas ketersediaan dana.
“Ke depan kita sama-sama mengawasi pemerintah, mengawasi pemerintah untuk bagaimana hal-hal yang kurang di 2025, 2026 tidak terjadi lagi,” tutupnya. (Timetoday)
