IntelMedia – Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi meninjau langsung perkembangan pembangunan perumahan tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Kecamatan Sukajaya, Rabu (10/7/25). Untuk memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor terus berkomitmen menyelesaikan program relokasi dan pemulihan pasca bencana secara bertahap dan berkelanjutan.
“Hari ini kita melihat perkembangan proses pembangunan perumahan tetap yang dianggarkan pada tahun 2025. Di titik pertama, di wilayah Sukajaya, sedang dibangun 80 unit dan saat ini tengah berproses. Mudah-mudah bisa segera selesai karena kita juga mengejar waktu,” jelas Jaro Ade.
Ia juga meninjau titik kedua yang masih dalam tahap pembukaan lahan, dengan rencana pembangunan sebanyak 220 unit. Total keseluruhan Huntap yang dibangun mencapai 300 unit.
“Harapannya, seperti yang disampaikan Pak Bupati Bogor Rudy Susmanto, tahun 2025 ini pembangunan berjalan dengan baik agar masyarakat yang kini tinggal di perumahan sementara bisa segera menempati rumah barunya,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Jaro Ade menegaskan bahwa penyelesaian pembangunan Huntap akan terus dikawal hingga tahun 2026, termasuk penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU). Ia pun mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi DPR yang siap mendukung penyelesaian program tersebut.
Selain persoalan permukiman, Pemerintah Kabupaten Bogor juga menaruh perhatian pada aspek ekonomi dan ketahanan pangan masyarakat. Jaro Ade menyebut telah melibatkan Dinas Pertanian dalam kunjungan ini untuk memetakan potensi lahan dan kolaborasi, termasuk dengan pihak Taman Nasional.
“Kita sudah membentuk koperasi Merah Putih di tiap desa. Harapannya, koperasi ini bisa bersinergi dalam memperkuat ketahanan pangan. Masyarakat bisa jadi anggota, bekerja sama dengan taman nasional, bahkan dengan dukungan TNI dan Polri yang sudah terjalin,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan juga penanaman pohon secara simbolis di kawasan lahan pembangunan. Jenis-jenis pohon langka seperti mahoni, palahlar, dan saninten serta ditanam, hasil kerja sama antara pemerintah desa, taman nasional, dan Dinas Pertanian.
“Kita tidak hanya fokus pada pembangunan rumah. Lereng dan pembongkaran tanah bekas pembukaan lahan harus segera dilakukan penghijauan agar menjaga keseimbangan lingkungan,” tambahnya.
Selain itu, Jaro Ade juga menyoroti pentingnya fasilitas pendidikan. Salah satu yang tengah diupayakan adalah relokasi SDN 05 yang sebelumnya terdampak bencana.
“Anggarannya sudah pernah dialokasikan, tapi karena belum ada lahan, kami minta tanah segera disiapkan. Kalau tidak ada tanah desa, bisa dengan kerja sama taman nasional agar proses relokasi SD ini bisa segera berjalan,” jelasnya.
Pemerintah Kabupaten Bogor memastikan bahwa seluruh aspek pemulihan mulai dari perumahan, infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi masyarakat akan dikawal dan diselesaikan secara menyeluruh hingga tahun 2026 mendatang.
(Sumber: Diskominfo)
