INTELMEDIA — Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menegaskan komitmennya untuk mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dengan fokus pada peningkatan keuntungan serta dampak nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) gabungan empat BUMD Pemerintah Kabupaten Bogor, di Hotel Horison Sayaga, Cibinong, Rabu (25/2).
Hadir secara virtual Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Barat, para komisaris, direktur, dan pemegang saham, perwakilan Bank BJB Provinsi Jawa Barat, beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dalam forum itu, Bupati Rudy menekankan pentingnya sinergi, evaluasi menyeluruh, serta penyamaan visi antara pemerintah daerah dan jajaran komisaris maupun direksi. Menurutnya, BUMD harus menjadi lokomotif pembangunan daerah, bukan sekedar pelengkap struktur pemerintahan.
“Keuntungan pemerintah bukan hanya soal dividen, tapi bagaimana masyarakat mendapat manfaat. BUMD harus untung dan harus berdampak,” tegas Rudy.
Rudy memastikan pengelolaan BUMD di bawah kepemimpinannya tidak akan mencoreng kepentingan politik. Ia menyatakan evaluasi jabatan komisaris dan arahan dilakukan secara objektif berdasarkan kinerja.
Menurutnya, pejabat yang masa jabatannya telah habis tetap menjabat selama jangka waktu tertentu jika menunjukkan kinerja positif. Sementara itu, jabatan yang kosong akan segera terisi melalui mekanisme Panitia Seleksi (Pansel).
“Bisnis itu butuh kepercayaan dan kebersamaan. Kita tidak mencari kesalahan, tapi membenahi bersama,” ujarnya.
Rudy menargetkan mulai tahun 2026 tren keuntungan seluruh BUMD harus meningkat signifikan. Ia menyebut tahun 2025 menjadi fondasi awal yang baik karena seluruh BUMD tercatat tidak mengalami kerugian.
Beberapa langkah strategi yang disiapkan antara lain penguatan sektor pariwisata dan layanan haji melalui pengembangan hotel serta optimalisasi potensi kegiatan pelatihan perangkat daerah sebagai pasar internal. Selain itu, sektor perbankan daerah juga didorong lebih agresif dalam mengambil peluang, termasuk pembiayaan perumahan bagi ASN dan PPPK dengan skema yang terjangkau.
Dalam rangka memperkuat tata kelola, Pemerintah Kabupaten Bogor juga akan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit secara menyeluruh. Rudy menegaskan langkah ini bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan transparansi dan perbaikan sistem manajemen.
“Kita ingin melihat secara utuh. Kalau ada kekurangan, kita perbaiki bersama,” katanya.
Rudy berharap seluruh jajaran BUMD memiliki pola pikir yang sama dalam membangun perusahaan daerah. Ia mengajak semua pihak untuk meninggalkan perbedaan dan fokus pada penguatan bisnis.
“Kalau ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Tidak perlu perbaiki semuanya kalau masih bisa dibenahi. Yang penting maju bersama,” tandasnya.
Dengan komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor optimistis BUMD dapat tumbuh lebih sehat, kompetitif, dan memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat.(TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR)
