Beni Sitepu
Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya melalui ketuanya Beni Sitepu menyampaikan pernyataan lugas agar Program Makan Bersama Gratis (MBG) dievaluasi. Tentu dengan alasan ia menyampaikan itu. Menurut aktivis sosial dan lingkkungan hidup kepada media online ini saat diwawancarai di sekretariatnya di Menteng Asri, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Sabtu (1/11/2025), sejauh ini sudah banyak korban terdampak MBG. Seperti apa? Berikut pendapat Beni Sitepu.
Terkait Program MBG bagaimana pendapat Anda?
Diketahui saat ini masih lemah pengawasan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut masih banyak menyalurkan makanan tidak layak konsumsi kepada siswa sekolah. Dan, saya selaku Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menegaskan bahwa program yang seharusnya berorientasi pada pemenuhan gizi anak bangsa justru berubah menjadi ladang pemborosan dan potensi bahaya bagi kesehatan anak-anak.
Negara seharusnya hadir dengan pengawasan ketat, bukan membiarkan program berjalan tanpa kontrol mutu. Bila SPPG tidak mampu menjamin keamanan dan kualitas makanan, lebih baik dibubarkan saja,,
Apa yang jadi kendala terkait Program MBG saat ini?
Masih ditemukannya makanan basi, tidak higienis, dan tidak memenuhi standar gizi di beberapa sekolah adalah bukti kegagalan sistemik. Ia menilai, lemahnya koordinasi antara pelaksana daerah dan pengawas pusat membuat program ini jauh dari tujuan awalnya.
KPP Bogor Raya mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya yakni melakukan audit nasional terhadap seluruh pelaksanaan program SPPG, menindak tegas penyedia dan pejabat yang lalai dalam pengawasan mutu makanan, hingga mengkaji ulang keberadaan SPPG, bahkan membubarkannya bila terbukti tidak efektif dan merugikan kesehatan publik.
Kenapa Program MBG harus dievaluasi?
Anak-anak sekolah bukan objek eksperimen kebijakan. Mereka adalah masa depan bangsa yang harus dijaga gizinya dengan tanggung jawab dan kejujuran. Selain itu, yang jadi pertimbangan lain total korban program MBG dari waktu ke waktu terus bertambah.
Data terbaru, 30 Oktober 2025, sebanyak 695 siswa dari dua sekolah di Saptosari, Gunungkidul, muntah-muntah diduga keracunan MBG, sumber sebagaimana yang diwartakan detik.com.
Dari data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tiga provinsi dengan korban kasus keracunan makan bergizi gratis terbanyak. Catatan JPP, jumlah korban keracunan proyek MBG per 12 Oktober 2025 menembus 11.566 anak.
Rinciannya, dihitung sejak Januari hingga 12 Oktober 2025, provinsi dengan jumlah korban keracunan MBG tertinggi adalah Jawa Barat dengan 4.125 korban. Kemudian disusul Jawa Tengah sejumlah 1.666 korban dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1.053 korban. Sementara itu di Jawa Timur tercatat ada 950 korban dan Nusa Tenggara Timur sejumlah 800 korban.
Sementara, data berbeda korban MBG, Kementerian Kesehatan mencatat 11.660 kasus keracunan dari 119 kejadian di 25 provinsi per 5 Oktober 2025. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan 6.457 kasus hingga September 2025, menurut data rekapitulasinya yang dikutip YouTube. Sumber lain seperti BBC menyebutkan lebih dari 7.000 siswa menjadi korban keracunan hingga akhir September 2025.
Lalu, apa solusinya? Evaluasi! evaluasi harus bersifat total, mencakup semua rantai penyediaan makanan. Hal ini mencakup standar dapur produksi, proses distribusi, hingga mekanisme pengawasan di sekolah penerima.
Apalagi menimbang tahun depan, ditetapkan anggaran belanja APBN untuk program MBG tahun 2026 sebesar Rp 335 triliun, dengan target jangkauan penerima manfaat sebanyak 82,9 juta siswa, ibu hamil, dan balita.
Sementara, alokasi anggaran tahun 2025 yang sebesar Rp 171 triliun (setelah tambahan anggaran Rp 100 triliun dari sebelumnya Rp 71 triliun). Kesimpuklannya, anggaran sebesar itu akan jauh bermanfaat jika dialokasikan menjadi angaran beasiswa untuk siswa tak mampu yang jelas akan jadi bekal hidupnya seumur hidup dan hari depannya. Tapi, jika MBG jadi pilihan program, evaluasi tata kelolanya guna memastikan taka da siswa yang keracunan! (Nesto)
