INTELMEDIA – Merespon adanya dugaan konflik kepentingan terkait pencalonan tenaga ahli walikota sebagai calon anggota dewan pendidikan, Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya menggelar unjuk rasa di Balaikota Bogor, Jalan Djuanda, Kota Bogor.
Dalam orasinya, Ketua KPP Bogor Raya Beni Sitepu menuntut transparansi dan netralitas dalam proses seleksi Dewan Pendidikan Kota Bogor.
“Dewan Pendidikan merupakan lembaga independen yang wajib terbebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif. Keterlibatan tenaga ahli walikota yang merupakan jabatan yang melekat langsung pada walikota dan dibiayai APBD, merupakan ancaman serius terhadap netralitas dan integritas proses seleksi,” kata Beni disela unras, pada Selasa (2/12/2025).
Ia menyampaikan, dewan pendidikan tidak boleh menjadi perpanjangan tangan kekuasaan.
“Jika tenaga ahli walikota ikut masuk, itu jelas konflik kepentingan. Kami menolak segala bentuk intervensi yang mencederai independensi lembaga pendidikan,” tandasnya.
Ditanya apa yang jadi tuntutan demonstrasi, Beni menjawab, mendesak Pemerintah Kota Bogor serta panitia seleksi untuk membatalkan pencalonan tenaga ahli walikota karena rawan konflik kepentingan.
Serta, melakukan verifikasi ulang seluruh peserta seleksi secara terbuka dan objektif dan menjamin independensi Dewan Pendidikan dari intervensi politik maupun eksekutif.
“Juga, mendesak membuka seluruh dokumen seleksi sesuai prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik. Dan, melibatkan Ombudsman RI untuk mengawasi proses dan mencegah maladministrasi,” ucapnya.
Dalam aksinya, massa KPP Bogor Raya membawa spanduk, poster, dan melakukan orasi bergantian menuntut pemerintah menghormati asas good governance, UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Serta, prinsip umum bebas konflik kepentingan dalam lembaga publik.
“Jika pemerintah tetap memaksakan, kami siap melakukan aksi lanjutan yang lebih besar. Pendidikan adalah milik rakyat, bukan alat politik kekuasaan,” tuntas Beni yang berunjuk rasa dengan puluhan massa aksi KPP Bogor Raya. (Dodo)
