INTELMEDIA – Ketua Komunitas Pemuda Peduli (KPP) Bogor Raya, Beni Sitepu mewanti-wanti Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar menepati janji membangun Jalan Batu Tulis di Kota Bogor. Meski diketahui Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat pada tahun 2026 mendatang, dana transfer pusat (DTP) yang menjadi pembiayaan daerah dipangkas cukup besar yakni mencapai Rp2,458 triliun, baru-baru ini.
Pemangkasan DTP ini membuat proyeksi APBD Jabar 2026 menyusut dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun. Bahkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar yang biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, irigasi, hingga ruang kelas, dihapus, juga dikabarkan dihapus.
“Kami mengetahui, pengurangan dana transfer pusat lewat pemangkasan besar-besaran pada belanja rutin pemerintahan. Tapi, kami KPP Bogor Raya mengingatkan Gubernur Jabar jangan seenaknya mempermainkan rakyat!,” kata Beni Sitepu melalui rilis yang diterima media online ini, Rabu (8/10/2025).
Ketua KPP Bogor Raya ini menegaskan, janji yang dilontarkan Gubernur Jabar harus ditunaikan. “Janji bukan sekadar kata-kata kosong. Masyarakat Kecamatan Bogor Selatan sudah muak dengan janji palsu yang tak pernah diwujudkan,” tegasnya.
Menurutnya, proyek Jalan Batu Tulis bukan sekadar pembangunan infrastruktur, melainkan urat nadi kehidupan warga. Setiap hari ribuan masyarakat harus melewati jalan rusak, berlubang, dan berbahaya.
“Kalau Gubernur tidak mampu menepati janji, itu bukan pemimpin, melainkan penghianat kepercayaan publik!” ucap Beni dengan nada keras.
Ia menegaskan, KPP Bogor Raya mendesak Gubernur Jabar menuntaskan pembangunan Jalan Batu Tulis. Bila tidak ada tindakan nyata, sambungnya, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran melibatkan warga, mahasiswa, dan komunitas akar rumput.
“Rakyat Bogor tidak akan diam. Janji bukan untuk dipajang, tapi untuk ditepati,” tuntasnya.
Sebagai informasi, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menjanjikan bantuan keuangan (bankeu) provinsi untuk pembangunan infrastruktur jalan baru di kawasan Stasiun Batutulis akibat longsor yang terjadi pada awal 2025.
Pembiayaan pembangunan jalan baru Batutulis rencananya akan didanai bersama dari APBD Kota Bogor (untuk pembebasan lahan) dan bantuan Provinsi Jawa Barat (untuk konstruksi), dengan total anggaran yang ditargetkan sekitar Rp40-50 miliar untuk pembebasan lahan dan belum termasuk biaya konstruksi. Selain itu, ada juga alokasi dana Rp24 miliar dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk pembangunan infrastruktur.
Pembiayaan pembebasan lahan senilai Rp26 miliar telah disepakati dalam perubahan KUA-PPAS 2025 dari APBD Kota Bogor untuk pembebasan lahan. Sementara, konstruksi jalan, Pemkot Bogor masih mengupayakan dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan fisiknya.
“Kami mengetahui, alokasi dana Rp24 miliar dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (Kementerian Perhubungan) untuk pembangunan jalan. Dan, proses pembebasan lahan sudah dimulai dengan penganggaran Rp26 miliar di 2025 dan direncanakan berlanjut pada 2026,” lanjut Beni.
Dia berujar, pembiayaan pembangunan jalan Batutulis merupakan kolaborasi antara Pemkot Bogor, Pemprov Jawa Barat, dan potensi dukungan dari pemerintah pusat. Sejauh ini, dana untuk pembebasan lahan sudah disiapkan oleh Pemkot Bogor, sementara untuk konstruksi jalan baru masih menunggu kepastian dan pencairan dari Pemprov Jabar serta bantuan dari pemerintah pusat
“Kami menyampaikan peringatan keras, agar Gubernur Jabar tak mangkir janji. Kami akan datang langsung, bukan dengan bunga, tapi dengan suara rakyat yang tak bisa dibungkam jika mangkir Pembangunan jalan Batutulis,” tuntas Beni. (Nesto)
