INTELMEDIA – Untuk menekan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Bogor diperlukan adanya intervensi yang serius dari berbagai kalangan termasuk pihak pemerintah Kabupaten Bogor dari berbagai tingkatan dan OPD terkait.
Anggota DPRD Kabupaten Bogor menyoroti tingginya angka kemiskinan di Bumi Tegar Beriman yang belakangan menjadi perhatian publik. Isu tersebut mencuat setelah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memaparkan kondisi kemiskinan nasional dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Azwar Anas, menyampaikan bahwa persoalan kemiskinan tidak hanya menggambarkan lemahnya kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga terkait pemenuhan berbagai hak dasar.
“Mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga permodalan bagi UMKM,” ujarnya, Jumat (21/11/2025).
Menurutnya, sejumlah kebijakan dan program dari tingkat nasional hingga daerah memang telah dijalankan dan terbukti mampu menurunkan jumlah penduduk miskin. Namun, ia menilai laju penurunan tersebut semakin melambat.
Di sisi lain, kata Azwar, tingkat kerentanan warga untuk kembali jatuh miskin masih sangat tinggi, sementara ketimpangan kesejahteraan sulit ditekan.
Ia memaparkan bahwa beberapa persoalan umum masih menjadi hambatan, seperti cakupan dan kualitas layanan bantuan sosial yang belum optimal, serta masih lebarnya kesenjangan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dinamika global dan perubahan iklim turut menambah kerentanan ekonomi rumah tangga miskin.
Azwar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor perlu melakukan analisis mendalam untuk memetakan masalah kemiskinan yang kompleks agar lebih mudah ditangani.
“Perlu ditentukan masalah utama secara jelas agar ruang lingkup intervensi kebijakan penanggulangan kemiskinan menjadi lebih terarah,” tuturnya.
Azwar juga menilai bahwa prioritas penanganan kemiskinan di Kabupaten Bogor tentu berbeda dengan daerah lain, mengingat indikator kemiskinan meliputi aspek luas seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, ketenagakerjaan, dan ketahanan pangan.
Karena itu, ia menekankan perlunya campur tangan lebih intens dari dinas terkait agar indikator-indikator tersebut benar-benar menjadi prioritas dalam rencana intervensi pemerintah.
Adapun langkah yang dapat ditempuh Pemkab Bogor antara lain pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan, dan peternakan; penyusunan analisis kebijakan penanggulangan kemiskinan; serta memastikan keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam program pemberdayaan ekonomi.
Selain itu, bantuan sosial harus tepat sasaran, akses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi perlu ditingkatkan, layanan BPJS Kesehatan diperluas, dan infrastruktur wilayah diperkuat.
“Perlindungan sosial, pengurangan ketimpangan sosial-ekonomi, serta sinergi antar-sektor melalui kolaborasi berbagai dinas dan kelompok usaha masyarakat merupakan kunci penting,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menyebut berbagai bantuan seperti subsidi kesehatan melalui program PBI, bantuan pendidikan, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), pelatihan usaha produktif, serta pembinaan UMKM dan kelompok usaha bersama (KUBE).Kredit UMKM Perintis
“Semua strategi tersebut memerlukan komitmen dan kolaborasi berkelanjutan dari pemerintah,” pungkasnya.
(Sumber : JabarExpose.com)
