INTELMEDIA – Kinerja pengelolaan drainase di Kota Bogor kembali disorot tajam. Di tengah tingginya curah hujan, banyak saluran air tidak berfungsi optimal, memicu genangan hingga banjir di berbagai wilayah.
Ketua KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, menilai kondisi tersebut bukan lagi sekadar persoalan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan serius dalam tata kelola infrastruktur oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor.
“Ini bukan kejadian baru. Drainase bermasalah terjadi berulang, tetapi tidak pernah ada perbaikan yang menyentuh akar persoalan. Ini indikasi kuat adanya kelalaian yang dibiarkan terus berlangsung,” kata Beni, Sabtu (18/4/2026).
Ia menegaskan, Kota Bogor yang dikenal sebagai kota dengan curah hujan tinggi seharusnya memiliki sistem drainase yang menjadi prioritas utama, bukan justru menjadi titik lemah.
“Kalau setiap hujan selalu berujung genangan dan banjir, maka ini bukan lagi faktor alam. Ini kegagalan sistem. Dan kegagalan sistem itu ada pada pengelolanya,” ujarnya.
Beni juga menyoroti potensi ketidakefektifan penggunaan anggaran. Menurut dia, alokasi dana untuk pemeliharaan dan pembangunan drainase seharusnya mampu mencegah kondisi seperti saat ini.
“Publik berhak bertanya: ke mana anggaran drainase selama ini dialokasikan jika hasilnya tidak terlihat di lapangan? Jangan sampai ada kesan pekerjaan hanya administratif, tetapi tidak berdampak nyata,” ucapnya.
Ia mendesak Pemerintah Kota Bogor untuk tidak lagi menunda langkah konkret, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh program drainase di bawah Dinas PUPR.
“Harus ada audit terbuka. Jika ditemukan pembiaran, kelalaian, atau ketidaksesuaian pekerjaan, maka harus ada tindakan tegas. Tidak cukup hanya evaluasi di atas kertas,” katanya.
Lebih jauh, KPP Bogor Raya menilai perlu adanya pertanggungjawaban yang jelas dari pimpinan dinas terkait.
“Pejabat publik tidak boleh hanya hadir saat perencanaan, tetapi absen saat masalah terjadi. Jika tidak mampu memastikan fungsi dasar seperti drainase berjalan, maka sudah sewajarnya dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk pada posisi pimpinan,” ujar Beni.
Ia menambahkan, masyarakat tidak boleh terus-menerus menjadi korban dari persoalan yang sama setiap tahun.
“Warga Kota Bogor berhak atas lingkungan yang aman dari banjir yang sebenarnya bisa dicegah. Jangan sampai kelalaian ini terus diwariskan tanpa penyelesaian,” kata dia. (Dodo)
