IntelMedia – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Junaidi Samsudin meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat untuk menyegel Wisata Alam Cipamingkis di Kecamatan Sukamakmur, karena tidak memiliki legalitas izin lengkap.
Bahkan Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menyebut, seharusnya Penegak Perda tidak segan-segan melakukan penertiban hingga penutupan, kepada bangunan villa dan wisata yang tidak berizin.
“Kalau dinas terkait mengatakan belum ada izinnya, ya kita menyarankan untuk ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” kata Junaidi Samsudin atau biasa disapa Junsam kepada PAKAR, Rabu (14/5/2025).
Menurut dia, para pengembang tersebut merugikan Pemerintah Kabupaten Bogor, apabila wisata dan villa yang dibangun mereka tidak memiliki legalitas izin lengkap.
“Kalau misalkan tak ada izin tentu tidak ada ampun. Intinya, jika ilegal dan itu sangat merugikan. Karena dengan hal itu pengembang merugikan yang seharusnya pajaknya itu masuk ke pemerintah daerah dan bisa digunakan untuk masyarakat,” jelasnya.
Senada dikatakan, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Muhammad Irvan Maulana atau Ipek yang berencana akan memeriksa legalitas perizinan wisata di Kecamatan Sukamakmur.
Hal itu ia sampaikan setelah mengetahui marak wisata di Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor belum memenuhi legalitas izin yang lengkap.
“Kita sudah terima laporannya banyak villa-villa wisata yang belum memenuhi perizinan lengkap, nah kita Komisi I sedang meng-agendakan untuk melakukan sidak di Kecamatan Sukamakmur,” katanya.
Ipek menuturkan, dirinya akan menertibkan wisata nakal di wilayah Bumi Tegar Beriman, salah satunya Kecamatan Sukamakmur.
“Intinya saya akan menertibkan bangunan villa hingga wisata yang tidak berizin di Sukamakmur dan sekitarnya. Kalau bener tidak berizin dan tidak memiliki PBG, maka saya akan rekom untuk melakukan pembongkaran,” tuturnya.
Ipek menegaskan, kalau pihaknya akan menindak para pengembang nakal yang tidak melengkapi perizinan lengkap.
“Saya Ketua Komisi I akan menindak tegas wisata-wisata di Kabupaten Bogor yang tidak berizin dan saya akan merekomendasikan ke Satpol PP untuk segera melakukan penindakan hingga pembongkaran,” tegasnya. (Pakar).
