IntelMedia – Komisi II DPRD Kabupaten Bogor akan memanggil Perumda Pasar Tohaga untuk rapat dengar pendapat (RDP) terkait banyaknya pasar tradisional terbengkalai meskipun belum lama dibangun.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova mengatakan, sepakat dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) semestinya Perumda Pasar Tohaga melakukan inovasi supaya pasar-pasar tradisional yang dikelolanya bisa beroperasi dan bermanfaat u tuk masyarakat Kabupaten Bogor.
h “Harus ada inovasi, dan tidak harus pasar tersebut menjadi pasar yang menyediakan kebutuhan pokok. Bisa pasar ikan, pasar hewan atau lainnya,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) otu pun sangat menyayangkan sejumlah pasar tradisional atau pasar rakyat yang dibangun dengan anggaran maksimal, tapi tidak dioptimalkan penggunaannya oleh Perumda Pasar Tohaga.
“Insya Allah nanti kita akan RDP dengan Perumda Pasar Tohaga untuk memberikan masukan sekaligus mempertanyakan kenapa beberapa pasar tradisional terbengkalai,” katanya.
Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Chevanova melanjutkan, ingin pasar tradisional bisa dikerjasamakan seperti halnya di Bandung.
“Disana (Bandung) pasar rakyat jadi tempat menjual produk UMKM dan kuliner masyarakat milenial, kenapa Perumda Pasar Tohaga tidak bisa,” tandansya.
Sebagaimana diketahui, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor menyebut sejumlah pasar tradisional kondisinya kosong tanpa pedagang, kumuh, dan tidak dirawat. Padahal usia bangunan pasar masih terbilang baru.
Kepala Bidang Perdagangan Disdagin Kabupaten Bogor, Desirwan mengatakan, terdapat empat pasar tradisional terbengkalai karena tidak diurus. Keempatnya yakni, Pasar Leuwisadeng, Pasar Klapanunggal, Pasar Babakan Madang, dan Pasar Cijeruk.
Pengelolaan keempat pasar rakyat tersebut, menjadi kewenangan Perumda Pasar Tohaga, salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Keempatnya dibangun periode 2022 dan 2023, dan pengolaannya telah diserahterimakan semua ke Perumda Pasar Tohaga. Kalau kios maupun lapaknya tidak terisi pedagang, maka itu harus ditanyakan ke mereka (Perumda Pasar Tohaga), bukan ranah Disdagin lagi,” ujarnya.
Desirwan menyayangkan hal tersebut, terlebih keempat pasar itu dibangun dengan anggaran yang tidak sedikit. Misal Pasar Klapanunggal menelan Rp 3 miliar dan Pasar Cijeruk dibangun dengan biaya Rp 5 miliar. Bahkan untuk Pasar Cijeruk akses jalannya sudah dibuat bagus.
Seharusnya sebagai pengelola, Perumda Pasar Tohaga punya tanggung jawab, serta memiliki upaya dan inovasi menjadikan pasar-pasar tersebut ramai dan diminati pedagang.
Dia mengaku heran dengan sikap Perumda Pasar Tohaga yang seolah mau enaknya doang. Semestinya mereka punya inovasi untuk membuat pasar yang sudah dibangun berfungsi sebagaimana mestinya.
“Perumda Pasar Tohaga bisa merubah konsep pasa tradisional menjadi pasar tematik. Misal Pasar Cijeruk, bisa dijadikan pasar khusus buah, pasar khusus kuliner atau pasar yang khusus menjual produk UMKM masyarakat. Tapi itu kan tergantung mereka, punya niatan seperti itu tidak,” ucapnya.
Dirut Perumda Pasar Tohaga, Haris Setiawan tak memberikan jawaban saat dikonfirmasi. (RadarDepok)
